DPR desak Kapolri agar segera menerbitkan sk berjilbab bagi polwan. wacana polwan berjilbab telah lama sebelumnya, namun sampai sekarang realisasi di intsitusi kepolisian masih belum memberikan kepastian.
Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia sudah sepantasnyalah budaya muslim diterapkan di negara ini, salah satunya dengan hijab bagi para polwan.
DPR kini menunggu langkah pasti dari Kapolri dan tidak mau lagi menerima alasan yang menurut mereka tidak jelas dan terlalu bertele tele.
DPR Desak Kapolri Terbitkan SK Jilbab
“Masalah Polwan berjilbab sudah beberapa kali kami disini menyatakan dukungan tapi sampai hari ini masih saja ada alasan yang kami kesulitan memahaminya. Oleh karena itu, sekarang saya tidak butuh jawaban kami hanya perlu bukti agar aturan jilbab bagi Polwan itu segera diwujudkan saja. Saya yakin itu sederhana, jadi hal sederhana tidak usah dipersulit hal yang sulit jangan disederhanakan”, kata anggota Komisi III Buchori Yusuf dalam Rapat Kerja dengan Kapolri di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, sebagaimana dirilis dpr.go.id, Rabu (30/1/2014).
Kebijakan bagi polwan yang mengenakan jilbab akan memberikan kesan positif. Bahkan secara penuh masyarakat mendukung akan hal ini.
Terkait dengan alasan menunggu dana anggaran untuk seragam polwan lengkap dengan hijab pun sebenarnya bukan alasan untuk tepat untuk menunda penirbitan SK jilbab bagi polwan.
Hal ini dikarenakan banyak dari kalangan polwan tersendiri yang bersedia berswadaya sendiri untuk kostum lengkap dengan jilbabnya.
Untuk itu tidak ada alasan bagi Kapolri untuk tidak menerbitkan SK berjilbab bagi polwan.
